Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen untuk barang dan jasa mewah mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini mencakup hampir seluruh kendaraan bermotor, termasuk mobil, yang kini dikenakan PPN 12 persen, seiring dengan penerapan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penjelasannya di Jakarta menyebutkan bahwa kendaraan bermotor yang sebelumnya sudah dikenakan PPnBM, serta kapal pesiar mewah, kini termasuk dalam daftar yang terpengaruh oleh kebijakan PPN 12 persen. “Kelompok kendaraan bermotor yang sudah kena PPnBM, serta kapal pesiar mewah, akan dikenakan PPN 12 persen,” ungkapnya dalam presentasi yang dihadiri oleh para wartawan.
Menanggapi kebijakan ini, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo), Kukuh Kumara, mengatakan bahwa kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen kemungkinan tidak akan berpengaruh besar terhadap keputusan konsumen untuk membeli mobil, khususnya bagi mereka yang berbelanja kendaraan dengan harga di bawah Rp300 juta. “Peningkatan PPN 12 persen tidak terlalu berpengaruh karena mayoritas pembeli menggunakan skema kredit, yang membuat dampaknya tidak terasa signifikan,” kata Kukuh dalam wawancara dengan CNBC Indonesia.
Namun, Kukuh mengingatkan bahwa yang menjadi tantangan lebih besar bagi industri otomotif bukan hanya kenaikan PPN, melainkan adanya biaya tambahan terkait opsi bea balik nama dan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini berpotensi membuat harga mobil naik, yang dikhawatirkan bisa menurunkan minat beli masyarakat.
“Penjualan mobil pada kuartal pertama 2025 diperkirakan akan menghadapi tantangan, terutama dengan adanya bulan puasa dan Lebaran yang cenderung menurunkan penjualan. Tetapi, setelah periode tersebut, diharapkan ada perbaikan seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi,” jelasnya.
Meskipun demikian, Kukuh optimis bahwa pasar otomotif akan kembali pulih setelah awal tahun, meskipun masih ada tantangan dari kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan.